Dedi Mulyadi : Sistem Administrasi Tak Boleh Hambat Bantuan Dampak Covid-19

INDONETWORK
21 Apr 2020, 06:19:33 WIB
Sosial Politik

INDOJABAR.ID | Pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) ini, dianggap sudah merupakan kejadian luar biasa. Berkaitan dengan siapa saja yang berhak menjadi penerima bantuan dampak pandemi, tidak bisa hanya didasarkan pada aspek-aspek normatif saja.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi, pada agenda monitoring ketersedian pangan dan mekanisme distribusi bantuan dampak Covid-19 daerah pemilihan di Kabupaten Purwakarta, Senin kemarin (20/4).

“Yang perlu dipikirkan bersama adalah bagaimana langkah pemerintah di semua tingkatan untuk meminimalisir terjadinya gejolak sosial,” kata Kang Dedi.

Menurutnya dari monitoring yang telah dilakukan Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar itu diketahui bahwa kondisi persediaan pangan di wilayah Purwakarta dalam keadaan surplus. “Artinya, ketersedian pangan di Purwakarta masih terbilang aman,” ujarnya.

Sementara berkaitan dengan mekanisme pendistribusian bantuan dampak Covid-19, Kang Dedi mengharapkan adanya keadilan distribusi bantuan di tiap wilayah.

“Hendaknya diterapkan mekanisme pendistribusian bantuan dengan aspek kearifan lokal. Aspek ini bisa dipandu dan diinisiasi oleh Kades, RW dan RT dan nantinya diverifikasi oleh Camat setempat,” tuturnya.

Yang dimaksud mekanisme distribusi dengan aspek kearifan lokal kata Kang Dedi adalah, jika dalam satu wilayah masih terdapat warga yang terlewat atau tidak mendapatkan bantuan, hendaknya kepala desa bisa melakukan inisiatif-inisiatif dengan tetap mempertahankan kondusifitas dan menghindari gejolak sosial.

“Pada prinsipnya budaya gotong-royong dan guyub dalam menghadapi dampak pandemi ini harus dikedepankan untuk menghindari gejolak sosial dari wabah ini,” tuturnya.

Diketuahui, pada agenda koordinasi tersebut nampak hadir diantaranya; Sekda Purwakarta, Iyus Permana, Kepala DPMD Purwakarta Jaya Pranolo, Kepala BKPSDM Purwakarta Asep Supriatna, Kepala Dinsos P3A Purwakarta Asep Surya, Kepala BKAD Purwakarta Norman Nugraha dan Sekretaris APDESI Jawa Barat Anwar Sadat. (Red)