Indojabar.id – Kominfo bersama Pengelola Nama Domain Internet Indonesia mengidentifikasi kasus domain pemerintah yang disusupi situs judi online.

“Kemenkominfo dan PANDI telah mengidentifikasikan adanya kasus penggunaan domain pemerintah untuk judi dan pornografi dan telah memberikan peringatan kepada pengelola domain yang bersangkutan,” ujar Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong, melansir Antara, Rabu, 25 Januari 2023.

Usman menjelaskan pengelolaan konten domain (website) yang telah diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengelola domain instansi yang bersangkutan.

Domain yang disusupi pada umumnya adalah sub domain yang tidak lagi efektif dikelola oleh instansi, namun tidak dihapus.

Baca Juga : Pemerintah Harus Lebih Serius Berantas Judi Online

Masuknya Judi Online Diakibatkan Oleh Beberapa Hal

Dia mengatakan penyusupan dapat terjadi karena sejumlah hal, di antaranya tidak dihapusnya domain atau sub domain yang sudah tidak digunakan, penggunaan content management system (CMS) yang manajemen keamanannya tidak dikelola dengan baik, serta keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.

Terkait dengan penggunaan domain pemerintah yang disusupi untuk situs web judi dan pornografi, Usman mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah langkah penanganan.

“Kemenkominfo telah memberikan peringatan dan melakukan suspensi terhadap domain yang tidak mengindahkan peringatan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

Kemenkominfo, kata Usman, juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memberikan sosialisasi keamanan informasi kepada para pengelola domain atau situs web pemerintah.

Baca Juga : Judi Online “Slot Demo” Menyusupi Situs Pemerintah

Selain itu, Kemenkominfo turut melakukan patroli siber terhadap penyalahgunaan domain atau situs web pemerintah untuk keperluan di luar dari ketentuan semestinya.

Sebelumnya, dalam beberapa bulan terakhir ditemukan situs-situs baik dari Pemerintah Daerah, sekolah, maupun universitas yang mengandung muatan judi online. BSSN bahkan mengungkapkan bahwa kasus serupa telah ditemukan sejak Desember 2022.

Dalam temuan BSSN didapati ada 291 situs milik PSE publik yang terpapar muatan judi online. Dengan rincian 30 situs web milik Pemerintah, 38 situs web milik sekolah, dan 68 situs web perguruan tinggi.