Indojabar.id – Beberapa situs dengan domain pemerintah pusat dan daerah dilaporkan telah diretas iklan judi online yang mengatasnamakan “situs slot gacor”.

Para pengguna internet yang mengunjungi situs-situs tersebut akan disambut dengan tawaran untuk bermain judi online Rabu, (15/2/ 2023).

Tidak hanya itu, situs-situs judi ini juga bertebaran di mesin pencari Google dengan alamat website yang menggunakan domain berekstensi go id atau pemerintahan.

Kondisi ini tentu sangat meresahkan, mengingat bahwa situs-situs yang terkena dampak ini di antaranya merupakan milik pemerintah yang seharusnya dijaga integritas dan keamanannya.

Cianjur Today mencoba melakukan pengecekan pada mesin pencari Google dan menemukan banyak sekali domain pemerintah yang merujuk pada tautan “situs judi online”.

Baca Juga : Habiskan Tabungan Untuk Bermain Judi Online

Beberapa contoh domain yang ditemukan di antaranya adalah:

https://wbs.gianyarkab.go.id
https://dpmptspjebergov.go.id
https://dewanpendidikan bekasi-ab.go.id
https://disimb.kukarko.go.id
https://ppdb.probolinggokab.go.id
https://keselyubangka.go.id

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemblokiran terhadap 683 situs pemerintahan dan lembaga pendidikan yang disusupi konten bermuatan perjudian.

Dalam siaran pers yang dikeluarkan pada Senin (13/2/2023), Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, mengungkapkan bahwa ada 461 situs dengan domain go.id dan 222 situs dengan domain ac.id yang terblokir.

Semuel menjelaskan bahwa data tersebut merupakan hasil temuan sejak tanggal 1 Januari 2022 hingga tanggal 13 Februari 2023. Penanganan terhadap konten internet negatif pada domain .go.id dan ac.id dilakukan berdasarkan hasil crawling dan aduan masyarakat.

Baca Juga : Judi Online Membuat Kaesang Pangarep Resah

Kemenkominfo telah menghubungi kontak pengelola domain yang tersusupi konten perjudian dan melakukan penonaktifan sementara nama domain yang disalahgunakan.

Semuel menambahkan bahwa Kemenkominfo bekerja sama dengan Badan Siber Sandi Negara (BSSN) dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) untuk menangani situs yang mengalami masalah penyalahgunaan.

Penyebab kerentanan situs pemerintah dengan domain .go.id disusupi konten judi online adalah karena kurangnya pemahaman keamanan siber dan banyak domain yang tidak lagi aktif digunakan oleh instansi pemerintah yang kemudian disisipkan konten perjudian.

Oleh karena itu, Kemenkominfo mengimbau pengelola domain .go.id untuk melakukan migrasi situs web ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dapat diakses melalui pdn.layanan.go.id.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, masalah penyalahgunaan situs pemerintahan dan lembaga pendidikan untuk konten perjudian telah ditemukan sejak April 2022.

Temuan terbanyak pada Januari 2023 yakni sebanyak 268 situs pemerintahan dan 152 situs lembaga pendidikan yang mengalami masalah penyalahgunaan. Kominfo memiliki wewenang untuk melakukan penonaktifan sementara nama domain yang berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan.