Indojabar.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menangani ratusan situs pemerintah yang disusupi konten judi online. Jumlahnya per hari, mencapai 683 Situs.

“Penanganan konten negatif pada situs kepemerintahan berdasarkan hasil crawling,” kata Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo , Senin, 13 Februari 2023.

Kemenkominfo menemukan 461 situs dengan domain go.id dan 222 situs domain ac.id yang disusupi konten judi online. Hasil ditemukan sejak 1 Januari 2022 hingga 13 Februari 2023.

Kemenkominfo Telah Berwenang Melakukan Penonaktifan Judi Online

Semuel diminta menghubungi pengelola domain yang disusupi situs judi online melakukan penonaktifan sementara nama domain yang disalahgunakan Menurutnya, Kemenkominfo berwenang melakukan penonaktifan sementara nama domain yang berada dalam pengawasan karena mengalami masalah .

Hal tersebut sesuai Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 yang mengatur setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal, dan aman terhadap pengoperasian Elektronik sebagaimana mestinya.

Penanganannya juga sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengatur tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik yang dikelola .

“Kami mengingatkan berbagai penyelenggara dan lembaga nasional maupun daerah bertanggung jawab atas pengoperasian situs judi online yang dikelola,” kata Semuel.

Baca Juga : Penggrebekan Sarang Judi Online Di Jakarta

Kemenkominfo bekerjasama dengan Badan Siber dan Sandi Negara atau (BSSN) beserta Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menangani situs yang bermasalah.

Penyebab Diretas Situs Pemerintah karena Suatu Hal

“Dan terus melakukan sosialisasi bersama BSSN dari segi keamanannya dan PANDI selaku pendaftar domain id,” ujarnya.

Menurut Semuel, penyebab erentanan situs pemerintah disisipi konten perjudian karena kurang pahamnya terhadap keamanan siber serta banyaknya domain tidak aktif. Kemenkominfo mengimbau pengelola  melakukan migrasi situs web ke Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang dapat diakses melalui pdn.layanan.go.id.

“Seperti yang sudah saya jelaskan agar pengelolaan situs pemerintahan dimigrasikan ke PDNS. Kami terus berusaha mendorong seluruh pemangku kepentingan situs pemerintah untuk bersinergi,  keamanan, efisiensi, maupun tata kelolanya,” ucap dia.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, pelanggaran situs pemerintahan untuk konten perjudian telah ditemukan sejak April 2022. Total temuan  pada Januari 2023 yakni sebanyak 268 situs pemerintahan dan 152 situs  yang disalahgunakan oleh isi konten negatif.